Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muh. Amin membuka bimbingan sosial dan keterampilan korban tindak kekerasan (KTK)-korban perdagangan orang (KPO) dan penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif kemandirian di Aula Gedung PKK Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (26/10).seperti dikutip dari rmol.co

Bantuan ini merupakan dana dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada 200 orang yang tergabung dalam Kelompok Usaha Ekonomi Rakyat dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Masing-masing orang menerima dana sebesar Rp 3 juta.  

Wagub Amin menegaskan dana yang diterima oleh masyarakat ini walau jumlahnya tak seberapa diharapkan mampu mendatangkan manfaat sebagai modal usaha dan hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah sebagai ikhtiar dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. 

"Manfaatkan dengan baik kesempatan ini agar bantuan yang diberikan bermanfaat bagi kesejahteraan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah L. Pathul Bahri mengatakan, seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya bidang pariwisata. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembangunan hotel berkelas internasional yang membutuhkan ribuan tenaga kerja profesional. Untuk itu, masyarakat diminta dukungan dan mempersiapkan diri agar berkesempatan menjadi tenaga kerja di bidang pariwisata. Jadi, tidak memerlukan tenaga kerja dari luar. 

Kepala Dinas Sosial Kependududkan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Ahsanul Khalik menambahkan, dana diberikan sebagai wujud perhatian pemerintahan dengan rincian 125 orang untuk Kabupaten Lombok Timur dan 75 orang untuk Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan juga akan diberikan kepada kabupaten lainnya secara bertahap yang disertai dengan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat penerima dana. [wah/net]     

Minim Bukti, Jessica Harus Divonis Bebas

Jessica Kumala Wongso/Net

Tidak ada koordinasi yang kuat antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Hal itu terbukti dengan tidak adanya saksi yang menyatakan melihat terdakwa Jessica Kumala Wongso memasukan sianida dalam kopi Vietnam yang diminum almarhumah Mirna.

Begitu dikatakan Pakar Hukum Universitas Al Azhar, Suparji saat dikontak, Rabu (26/10). seperti dikutip dari rmol.co

"Ini merupakan suatu hal ironi yang menggelikan. Sebuah negara yang sejahtera pada dasarnya harus punya hukum yang jelas,” sambungnya.

Oleh karenanya, Suparji meminta hakim yang memutuskan perkara ini berhati hati menjatuhkan putusan atau vonis yang akan dibacakan, besok (Kamis, 27/10). Apalagi, kasus ini telah menjadi sorotan publik dan banyak dukungan yang mengalir ke Jessica. 

"Jika hakim menganggap salah Jessica, akan muncul pertanyaan dari keluarga Jessica, apa buktinya?" jelas dia. 

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Budi Darmono mengatakan kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum kekurangan bukti kuat untuk menjerat Jessica Kumala Wongso terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. 

Salah satu buktinya adalah dikembalikannya berkas perkara Jessica beberapa kali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejati) DKI Jakarta pada awal bergulirnya kasus ini.

"Kalau menurut saya alat buktinya enggak kuat di persidangan, itu bukti enggak langsung. Tidak ada bukti yang kuat memang, karena saksi tidak ada," kata dia, dihubungi terpisah.

Bukti rekaman kamera pengawas, kata Budi, juga tidak menunjukan secara langsung Jessica memasukan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Karena dalam rekaman tersebut, terlihat tertutup tas Jessica.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memutuskan kasus meninggalnya Mirna Salihin, 27 Oktober 2016. Keputusan yang seadil-adilnya terhadap Jessica Kumala Wongso sangat dinantikan masyarakat. Jika memang tidak terbukti bersalah maka hakim sudah seharusnya memutusakan terdakwa Jessica bebas sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dikantornya akhir pekan lalu. [sam/net]

KPU DKI Segera Tentukan Besaran Dana Kampanye

Net

Besaran dana kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 belum ditentukan lantaran perwakilan tiga pasangan calon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam rapat koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada DKI 2017.

Ketua KPU DKI Soemarno mengaku akan segera menentukan besaran maksimal dana kampanye. Namun begitu, ‎pihaknya masih mau‎ melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Prinsipnya memang ketentuan di peraturan KPU itu dana kampanye harus dibatasi. Karenanya nanti akan dihitung lebih cermat lagi. Kita akan koordinasikan lagi dengan pasangan calon bersama dengan Bawaslu juga untuk sepakati dana kampanye maksimal itu berapa," jelasnya di kantor KPU DKI, Salemba, Jakarta, Rabu (26/10).seperti dikutip dari rmol.co

Soemarno memaklumi perwakilan pasangan calon yang tidak mau menyebutkan angka maksimal dana kampanye yang harus diajukan. Hal itu karena semua masih fokus pada penetapan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon yang baru saja digelar.

"Kemarin kan masih fokus pada penetapan dan pengundian nomor. Mereka belum siap, sampai-sampai akun medsosnya juga belum siap karena mungkin fokusnya lagi ke situ," pungkasnya. [wah/net] 

Pemerintah Semestinya Ikut Mendukung Rakyat Mewujudkan Misi UN Swissindo

                                              Foto:H.Supiyardi,S.Pd.I,M.Si

Bandung-   H.Supiyardi S,Pd.I,M.Si selaku presiden Kukmi (kelompok usaha kecil mikro dan tani indonesia) ikut menyikapi terkait dokumen kesepakatan bersama dan pemberitahuan penting dari UN SWISSINDO kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan akan dilaksanakannya agenda maha besar proses akusisi dunia dan perubahan total sistem global yang akan dimulai dari Indonesia sebagai realisasi dan perwujudan cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara.

 Supiyardi Selaku pelaku ekonomi turut mendukung program UN Swissindo sebab sudah tertuang dalam amanat, mandatkan dalam Pancasila, UUD 1945 serta deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menciptakan masyarakat dunia yang adil, makmur, sejahtera, selamat sentosa dan penuh dengan damai.

Pemerintah semestinya harus mendukung dengan keberadaan UN Swissindo,Ia  apresiasi kepada Pihak-pihak yang membantu dalam misi kemanusiaan dengan ditunjuknya indonesia sebagai mersecuar Dunia oleh 25 negara, pemerintah sudah sejatinya mementingkan kepentingan nasional.

UN Swissindo telah diakui oleh Internasional menurut ,Sino AS  bahwa Un swissindo telah menitipkan dananya di BI dan 6 prime bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Group/CIMB, Danamon) senilai US$ 6.1 triliun dengan masing-masing nomor account 5625534534 (Bank BCA), 9930884433 (Bank Danamon), 903988487 (Bank Mandiri), 2817265352 (Bank BNI), 23413273663 (Bank BRI), 2342998377 (Bank Lippo Group) sesuai Safe Keeping Receipt Nomor: 0126/BI-SKR/XI/2012.

 Ia juga menunjukkan bukti berupa lembaran dokumen terbingkai yakni sertifikat yang dapat diterima yang mencantumkan tanda tangan penerimaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali SH,MH.

Lanjut Sino AS, UN Swissindo terbukti sejauh ini masyarakat di beberapa daerah sudah ramai melakukan pembebasan hutang, di antaranya di beberapa kota di Jawa Timur, Serang (Banten), Lampung, Bangka Belitung. Permintaan pelepasan utang tertinggi mencapai Rp13 miliar. “Karena itu, kami meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengumumkan soal pembebasan utang ini, sehingga rakyat bisa terbebas dari utang,” tegasnya.

Sino AS  menyatakan bahwa,pelepasan beban hutang ini bertujuan memerdekakan setiap umat manusia. apalagi, program ini menjadi bagian dari program besar Swissindo, yakni penyelesaian pembayaran 1-11, yang salah satunya adalah program pembayaran human obligation . “Bagi Swissindo, ketika utang setiap orang dilepaskan, itu berarti setiap orang telah setara dan bernilai sebagai makhluk Tuhan,” katanya.(Red)

Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Merupakan Kerja Keras Pemuda

Bandung-Pemuda dewasa ini sangat banyak tantangan dalam mengisi sumpah pemuda sebab  para pemuda  harus bersatu mengawal merah putih. Mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak melindungi kekayaan alam untuk kesejahteraan anak cucu dimasa mendatang."Ujar didit selaku pengurus LSM LIRA JABAR kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Didit menambahkan, momentum sumpah pemuda 28 oktober mendatang  karna pemuda dan mahasiswa jangan sampai  larut dengan kerja-kerja pragmatisme saja yang dapat membuat sengsara bangsa ini dikemudian hari. Jangan juga mengikuti jejak para aktivis yang menjual bangsanya ke asing atau setelah dapat posisi hanya diam dan tidur harus terus memperjuangkan kemajuan bangsa kita.

“ Sumpah pemuda adalah perjuangan keras dari pemuda indonesia yang  bertekad  bersatu membangun sejarahnya sendiri guna mempersiapkan diri menghadapi berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks dimasa mendatang. Persoalan bangsa kini semakin kompleks Jadi,pemuda  harus  menjaga kekayaan bumi pertiwiti dari cengkraman bangsa asing,” Tegas Didit Pria kelahiran Jawa barat tersebut.

m                                                                                                                                                                    e

Wanita cantik ini tergabung dalam kepengurusan LPM

                                                              Foto:Susan

Cimahi- Perempuan cantik  ini  aktif dikepengurusan LPM , kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan sudah menjadi aktivitas susan.Ia sangat akrab dengan  komponen masyarakat utamanya dikalangan Rt/Rw dikelurahan melong kecamatan Cimahi selatan Kota cimahi.

Misalnya,memberikan pemberdayaan terhadap generasi muda dengan mengadakan kegiatan yang positif dimaksud mencetak pemuda-pemudi  berkarakter pancasila dan meningkatkan nasionalisme kebangsaan secara utuh.

Kegiatan ormas,okp yang diikutinya,menjadi pengurus  KNPI Kota Cimahi,karang taruna,LPM ,dan Siapapun pasti berpikir, aktivis yang selalu membantu kinerja pemerintah ini pasti membutuhkan kesabaran sebab Ia rutin  melakukan sosialisasikan kepada masyarakat tentang program kerja pemerintah setempat.

"Menurut Susan ,tujuan berorganisasi dapat memiliki wawasan yang luas, justru ia merasa nyaman menjadi sosok yang bermanfaat bagi agama dan  bangsa.   susan  ingin banyak belajar dengan semua komponen masyarakat sehingga kedepan dapat menjadi pemuda yang Kreatif,Produktif."Katanya.(Didit) 

ENCEP SAEPULLOH :MASYARAKAT SUDAH CERDAS MEMILIH PEMIMPIN AMANAH

Foto: Encep Saepulloh

                                  Sekretariat bersama (Sekber) relawan Ajay-Ngatiana

Foto:Koalisi Ormas Cimahi Dukung Ajay-Ngatiana

 Cimahi-perhalatan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Cimahi yang akan dilaksanakan febuari (15/02). masyarakat  menyambut baik, sangat antusias sebab pilkada cimahi ada  3 calon yang maju dipilkada .Atty Suryahati-Ahmad Zulkarnain,M.Ajay priatna-Ngatiana,
Hadad-Irma, ke tiga calon tersebut harus mensosialisasikan diri agar dikenal masyarakat sebab masyarakat sudah melek politik untuk memilih walikota Cimahi 2017.

Sekretariat bersama (Sekber) relawan Ajay-Ngatiana (Jayana) hari kamis, mengelar acara pertemuan dengan lintas organisasi masyarakat (Ormas) Kota Cimahi.hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat berkenan visi dan misi pasangn calon Ajay-Ngatiana.

Selain sudah terbentuknya relawan maupun ormas yang mendukung Paslon Ajay-Ngatiana.rencana  relawan akan mengantarkan  paslon  saat pengambilan nomor urut dari masing-masing pasangan calon (paslon) tepatnya pada  hari selasa, (25/10)."Ujar Fendy muchamad selaku relawan.

Sementara itu,acara itu juga dihadiri oleh Encep Saepulloh yang pernah maju sebagai calon wakil walikota berpasangan dengan Supiyardi-Encep pada pilkada kota Cimahi 2012.Pihaknya berharap patahana tidak mengunakan fasilitas angaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Jadi, Encep menghimbau kepada masyarakat jangan karna ada program pemerintah yang digulirkan oleh pataha sehingga masyarakat berangapan itu adalah program yang digulirkan oleh paslon pataha yang memiliki kepentingan  menuju calon walikota Cimahi.

Padahal, diduga paslon patahana  mencuri start terlebih  politis  memanfaatkan waktu sebagai ajang kampanye agar memuluskan patahana sukses dipilkada 2017.Ia berharap jika sekarang ini Kota Cimahi  dibidang kesehatan dan pendidikan Spp masih mahal .jika nanti masyarakat berkehendak mendorong Ajay-Ngatiana maka paslon harus siap memberikan program merakyat bagi warga Cimahi secara utuh.

Kedepan Ajay -Ngatiana harus memprioritaskan program yang sangat dinanti oleh masyarakat berupa peningkatan  kesehatan,Spp gratis disekolah dan infrastruktur yang melibatkan orang banyak harus ditambah agar pelayanan publik diutamakan,"Tegas Encep 

PBNU Gelar Apel Hari Santri Di Monas

Foto/RMOL

Jakarta-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Apel Hari Santri di Pelataran Tugu Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Apel yang diikuti 50 ribu santri ini mengangkat tema "Merajut Kebinekaan dan Persatuan Indonesia".

Wakil Sekjen PBNU, Imam Pituduh yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa tema tersebut diambil untuk menunjukan bahwa santri di Indonesia tidak ada yang radikal.

"Santri di pesantren tidak ada yang radikal. Semua ajarannya adalah ajaran damai, semua ajarannya adalah toleransi, dan semua ajarannya berspirit dengan nasionalisme dan kebudayaan," katanya.seperti yang dilansir oleh Rmol.online

Dijadwalkan, dalam acara tersebut hadir, Rais Aam PBNU, KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj, para kiai, pejabat, dan tokoh masyarakat.

Dan yang akan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, telah hadir beberapa pejabat seperti Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj; Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar; Sekjen DPP PPP,  Arsul Sani; dan beberapa pejabat lainnya. [rus/net]

DUA TAHUN JOKOWI, PENYERAPAN ANGGARAN PEMDA SANGAT RENDAH

Fadli Zon/Net

jakarta -Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda dalam menjalankan penggunaan anggaran.

Kika pemerintah pusat getol menggenjot belanja, meskipun realisasi penerimaan negara cenderung turun, hal yang sebaliknya terjadi pada pemerintah daerah.

Jelas Fadli, meski masyarakat membutuhkan stimulus ekonomi langsung, kualitas penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah ternyata sangat rendah, sebagaimana terlihat dari besarnya saldo pemerintah daerah di perbankan nasional.

"Pada Juli 2016, nilainya mencapai Rp 224 triliun, naik jika dibandingkan bulan sebelumnya Rp 214 triliun," sebut dia dalam "Catatan Kritis Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" yang diterima redaksi, Sabtu (22/10).seperti yang dikutip dari Rmol.online

Padahal, lanjut Fadli, jika pemerintah daerah dapat menyerap dana ini secara maksimal, tentu akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan di daerah. [rus/Net]

TOMY SOEHARTO FIGUR KUAT CAPRES 2019 DIUSUNG PARSINDO

                 Foto: kiri,Tommy Soeharto Bersama Presiden Parsindo,HM.Jusuf Rizal

Parsindo-Tomy Soeharto dinilai menjadi figur kuat Calon Presiden (Capres) 2019 yang dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. PARSINDO (Partai Swara Rakyat Indonesia) pun mengusung Putra almarhum mantan Presiden RI ke-2, HM.Soeharto sebagai Capres 2019.

Berbagai pertimbangan dan analisa dilakukan oleh partai swara rayat indonesia ( PARSINDO) untuk mengusung Tomy Soeharto maju menjadi Capres 2019, salah satunya adalah bahwa masyarakat banyak yang kecewa terhadap hasil Pilpres 2014 serta masih belum memuaskannya kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK dalam memenuhi janji politiknya untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut Presiden  PARSINDO, HM. Jusuf Rizal didampingi Gubernur LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Sulsel, Ryan Latief, PARSINDO dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa yang kian carut marut. Nasib rakyat yang dikepung kesulitan dengan beban yang makin berat. Harga2 yang terus melambung serta berbagai kebijakan yang lahir bukan pro rakyat.

Pembentukan PARSINDO menggunakan pola kerakyatan dan swadaya masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat. Dimulai dari akar rumput mulai dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pola ini berbeda dengan pola lazimnya pembentukan partai poltik.

Respon dan dukungan terhadap PARSINDO cukup besar untuk mengusung Tomy Soeharto sebagai Capres 2019. Tidak hanya karena masyarakat menilai dibawah kepemimpinan Alm. HM. Soeharto dirasa kehidupan masyarakat lebih baik, tapi juga karena Tomy Soeharto dinilai sosok yang cukup matang serta punya nasionalisme yang tinggi, tegas HM. Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Presiden LIRA serta Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI/Net)

                    

BDT 2015, Baseline untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Jabar di 2017

                                  Foto:Net

Jawa Barat-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendorong agar gunakan dan memvalidasi Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 sebagai baseline data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Jawa Barat dalam menangani kemiskinan di tahun 2017. Urgensinya, solusi untuk memecahkan masalah perbedaan data kemiskinan baik di daerah maupun nasional.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Bappeda Jawa Barat, Rabu, 19 Oktober 2016. Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Bappeda Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Yayasan di Provinsi Jawa Barat.

“Saya mendorong kepada Pusdalisbang serta TKPK Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan validasi dan sinkronisasi pendataan. Dan bagi perangkat daerah lainnya, agar BDT menjadi dasar dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2017,” ujar Deddy Mizwar.

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia. BDT diperoleh dari hasil PPLS 201, telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.

Selain itu, Wagub menambahkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar perangkat daerah. TKPK Jawa Barat diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk merencanakan, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah di Jawa Barat.

“Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan pemerintahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. TKPKD harus lebih dioptimalkan dan fokus pada kejelasan target. Tepat kegiatan! Tepat lokasi! Tepat anggaran!” imbau Deddy.

Rapat koordinasi tersebut beragendakan pemaparan data dan program nasional penanggulangan kemiskinan oleh Bappenas serta best practice dari KH. Abdul Bashiq, Pimpinan Pondok Pesantren Global Insan Mandiri, yang menginisiasi pengentasan kemiskinan melalui kesadaran sosial di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.(humas/Net)

Gerindra: Jokowi Paham Pemerintahan Atau Tidak?

Desmond J Mahesa/Net

Jakarta-Selama dua tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah melakukan perombakan kabinet sebanyak dua kali. Perombakan tersebut dirasakan tidak akan efektif jika Jokowi sendiri tidak bisa mengatur para menteri-menterinya.

"Kalau bicara presiden, ya persoalan presidennya. Kalau presidennya tidak bisa mengantur menteri, menteri yang baik pun tidak maksimal," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).

Dipertegas apakah Jokowi yang kerab merombak kabinet hanya sekedar melakukan eksperimen, Desmond jawab diplomatis.

"Agak sulit yah kalau kita bicara tentang latar belakang Joko Widodo. Dengan produk-produk apa yang dihasilkan selama dua tahun ini, apakah dia (Presiden Jokowi) paham pemerintahan atau tidak paham pemerintahan. Apakah menteri-menterinya full mendukung dia atau kah menteri-menterinya mempunyai dua kaki," tukasnya. [sam/Net]

Maruarar: Jokowi Berhasil Bikin Sejarah Baru Indonesia Dalam Dua Tahun Ini

Maruarar-Jokowi/Net

Jakarta. Dalam dua tahun Pemerintahan, Presiden Jokowi berhasil menunjukkan dirinya sebagai sosok yang membuat sejarah di pemerintahan yang stabil secara politik. Situasi ini menjadi modal bagi Indonesia lepas landas melaju kencang membangun perekonomiannya.

‎Menurut Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, Presiden Jokowi mampu membangun situasi yang kondusif dan stabil, baik di pemerintahan maupun dalam situasi sehari-hari.

‎Stabilitas terjadi di Parlemen. Jokowi berhasil mengatasi prediksi banyak pihak yang ragu sang presiden mampu menjinakkan pergulatan politik KIH vs KMP di awal masa jabatannya. Hasilnya, UU Tax Amnesty yang awalnya ditolak, belakangan didukung dan dibuktikan berhasil oleh Presiden, kata Maruarar.seperti dikutip dari Rmol.online

‎Di sisi lain, Jokowi juga dinilainya berhasil membangun Indonesia yang lebih baik, baik secara mental maupun secara ekonomi. Baginya, Jokowi telah mencatatkan sejarah baru, berhasil mengkonsolidasikan semuanya hanya dalam dua tahun memerintah.

‎"Bung Karno mengajarkan kita ‎ Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan Sejarah. Tapi Pak Jokowi sendiri sudah membuat sejarah bagi Indonesia," kata Maruarar Sirait, Kamis (20/10).

‎"Cara bekerja Pak Jokowi sangat mantap dan komprehensif. Dengan perspektif legal justice, Pak Jokowi megikuti UU dalam menjalankan roda pemerintahan. Pak Jokowi juga memperhatikan social justice, yakni apa sebenarnya kebutuhan rakyat. Akhirnya semua keputusan beliau bijaksana dan bisa diterima semua pihak," jelas Ara, sapaan akrabnya. 

‎‎Menurut Ara, prestasi Jokowi itu sebenarnya tak lepas dari track recordnya yang jelas. Sejak masih jadi Walikota hingga Gubernur di Jakarta, Jokowi berpengalaman mengatasi semua masalah. Dia sudah biasa berhadapan dengan semua kalangan. Akibatnya, Jokowi akhirnya didukung sepenuhnya oleh semua pihak, baik TNI, Kepolisian, Politisi, LSM, Media Massa, dan Publik kebanyakan.

‎‎"Pak Jokowi sudah berproses sejak lama. Jadi mentalnya kuat, kinerjanya teruji. Ada masalah, memang perlu waktu menyelesaikan. Tapi itulah cara beliau dan selalu berhasil mengatasi masalah tanpa masalah," ulas Ara.

‎‎Dengan cara dan gaya berkomunikasi yang baik serta santun, ditopang oleh kinerjanya yang mumpuni, akhirnya Jokowi bisa membangun kepercayaan kepada siapapun. Karena itulah, menurut Ara, maka sampai lawan politik di awal, pun pada akhirnya mendukung Jokowi.

‎‎Bukti Jokowi dapat dipercaya adalah ketika bicara pemerataan pembangunan, maka sang presiden benar-benar membangun Aceh dan Papua dengan serius. 

‎‎"Di politik itu, mendapat kepercayaan itu susah. Kalau Pak Jokowi dapat itu, karena dia memang menunjukkan layak dipercaya. Pak Jokowi sekarang jadi orang terkuat karena dia bisa dipercaya. Ada orang yang kuat dengan pangkat tinggi, tapi belum tentu bisa dipercaya oleh yang lain. Beda dengan Pak Jokowi yang baik de jure maupun de facto benar-benar kuat karena dipercaya," ulasnya.

‎‎"Mana ada lagi yang berani bilang Pak Jokowi itu Presiden Boneka. Karena apa? Karena Pak Jokowi mampu menunjukkan kualitas dirinya yang mandiri. Konsolidasi kekuasaan berhasil di tangan dia. Semua mendukungnya," demikian Ara. [ysa/Net]‎

Menteri Puan Dorong Tiap Desa Punya Produk Unggulan

Jakarta-Setiap desa diharapkan membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi. ‎Dengan adanya produk unggulan desa, atau one village one product, maka akan memicu pembangunan ekonomi strategis dari desa ke level kabupaten, bahkan juga di tingkat nasional. 

"Ini yang kita sebut sebagai pembangunan dimulai dari desa," ujar Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas dana desa dan program pendamping desa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta (Rabu, 19/10).

Dalam rakor ini hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri Puan menambahkan, desa-desa saat ini sudah bisa melakukan berbagai manuver pembangunan karena sudah ada dana desa yang dijalankan sejak 2015. Jika sebelumnya dana desa difokuskan untuk infrastruktur, maka tahun ini sudah mulai digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas masyarakat desa.

"Dana desa kita dorong agar benar-benar bisa menanggulangi kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas aparat desa," jelasnya.

Kerja membangun desa, lanjut Menko Puan, membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama 18 kementerian/lembaga yang terkait. Adapun tentang dana desa, akan dibangunlah sebuah perangkat bersama, yakni surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang secara khusus mengawal program dana desa.

"SKB 4 Menteri ini meliputi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," imbuh Puan.seperti dikutip dari Rmol.online

Lebih jauh dijelaskan bahwa saat ini ada 74.754 desa yang sudah menerima dana desa dengan penyaluran tahap pertama bulan Maret, dan tahap kedua bulan Oktober. Ada juga target pemerintah yang tengah dikerjakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mengentaskan 5.000 desa tertingal menjadi berkembang. Serta ada 2.000 desa berkembang yang akan dibangun menjadi desa mandiri.

"Progresnya terus kita monitor agar segera tercapai sesuai dengan road map yang kita buat. Ini mencangkup kebijakan pembangunan desa, standar pelayanan minimum desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," tegas Menko Puan.

Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sinergi kementerian dalam pembangunan desa memang sudah berjalan. Kementerian Dalam Negeri fokus menjalankan tugas meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Juga berupaya bagaimana perangkat desa memahami manajemen desa, perencanaan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.

"Adapun soal teknis perencanaan program desa, itu tugas Mendesa berkordinasi dengan Bupati setemat. Tapi kita terus monitoring agar perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam membuat perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa," lanjut Tjahjo.

Adapun Menteri Desa Eko Putro Sandjojo memaparkan bahwa sejauh ini banyak progres pembangunan desa yang terjadi. Jika tahun 2015 dana desa fokus pada infrastruktur, maka tahun ini sudah banyak juga yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

"Kita evaluasi terus pembangunan desa dan diketahui bahwa indesks tingkat kepuasan masyarakat indonesia mayoritas ada di desa, yakni sebesar 72 persen. Nah, ini faktor dana desa besar sekali," ujarnya.

Mendesa Eko juga mengatakan bahwa Keementerian Desa bersama Kemendagri, Kemenkeu dan bappenas, terus melakukan sinergi. Bahkan juga dengan kementerian  teknis lain seperti pertanian yang kini fokus tugasnya ke desa-desa.

"Ini sesuai arahan dari Ibu Menko PMK (Puan Maharani) agar kita gerebeg pembangunan desa. Kami di Kemendesa sangat terbantu oleh Kemendagri dari kecamatan untuk mengetahui apa kebutuhan desa," tegas Eko.‎[ysa/Net]

Jenderal Tito Harus Tunjukan Polri Netral Tangani Dugaan Penistaan Agama Ahok

Tito Karnavian/Net

RMOL.Online

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus netral dan profesional dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengacu pada Surat Edaran Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor SE/7/VI/2014‎ yang dikeluarkan era Jenderal (Purn) Badrodin Haiti," kata dia saat dikontak, Rabu petang (19/10).

Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini mengatakan, dalam aturan tersebut, ‎ketika sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran, maka semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur ditangani selesai pilkada.seperti dikutip dari Rmol.online

"Polri harus berpegang teguh pada aturan Perkap yang mengatur pilkada," jelas Faisal.

Sementara Ketua APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Laksono Utomo mengatakan masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani kasus Ahok.

"Mari kita percayakan kepada Polri penanganan proses hukumnya, tentu saja dilakukan setelah pilkada selesai agar tidak ada calon tertentu yang dipojokkan," katanya.

Untuk diketahui, Surat Edaran/Peraturan Kapolri (Perkap) era Jenderal (Purn) Badrodin Haiti bahwa kasus yang melibatkan calon kepala daerah perlu ditangguhkan agar tidak dijadikan kriminalisasi.

Artinya, ketika sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran, maka semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur ditangani selesai pilkada. [sam/Net]

RESIDEN LSM LIRA DUKUNG POLRI SIKAT LSM & APARAT PENGGUNA NAROBA

Presiden LSM LIRA Dukung POLRI Sikat LSM & Aparat Pengguna Naroba

s

Jakarta — Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal memberi apresiasi dan mendukung Polri sikat oknum LSM dan Aparat pengguna Narkoba. Selama ini Polri terkesan kurang tegas kepada LSM, seperti LIRA dan IPW (Indonesia Police Watch), dll

“Dengan ditangkapnya Budi Kiatno dan oknum Polisi pesta sabu di kantor IPW Semarang, Jateng menunjukkan kinerja dibawah Kapolri Tito Karnavian makin profesional, modern dan terpercaya,” tegas Jusuf Rizal ketika dimintai komentarnya tentang penangkapan Budi Kiatno yang disebut sebagai Gubernur LSM LIRA Jateng di Jakarta

Menurut pria penggiat Anti Narkoba itu, Budi Kiatno merupakan mantan Gubernur LSM LIRA Jawa Tengah, karena sejak tahun 2012, Periodesasi kepengurusan sudah berakhir dan tidak aktif lagi di LSM LIRA JATENG. Kini mandat untuk Gubernur LSM LIRA JATENG sejak tahun 2015 diberikan kepada Soemarno untuk melakukan konsolidasi LSM LIRA JATENG.seperti dikutip dari berita lima

Dikatakan meski Budi Kiatno tidak lagi sebagai Gubernur LSM LIRA Jateng, sebagai kader LSM LIRA tentu DPP LSM LIRA turut prihatin dengan kejadian tersebut. Untuk itu LBH LSM LIRA akan turut membantu dalam proses hukumnya jika diperlukan. Katanya, andai Budi masih menjabat Gubernur LSM LIRA JATENG, maka DPP LSM LIRA pasti akan pecat.

“LSM LIRA memberi dukungan kepada Kapolri Tito Karnavian agar lebih tegas dalam pemberantasan Narkoba. Hendaknya oknum Polisi yang terlibat penyalahgunaan Narkoba ditindak tegas. Jika sudah menghawatirkan hukum mati aparat yang terlibat,” tegas pria yang konsisten mengkritisi kinerja Kepolisian itu.

Pria berdarah Madura-Batak ini juga meminta penegak hukum terus menelusuri asal sabu yang dipakai, sebab tidak tertutup kemungkinan ini merupakan sindikat pengedar Narkoba, mengingat ada oknum Kepolisian dan kantor yang dipakai adalah kantor IPW.(Net)

KETIKA NAMA TOMMY SOEHARTO DICATUT DIBILANG BUAT PARTAI BARU

                                          Foto:Presiden Parsindo,HM Jusuf Rijal

Saya bukanlah siapa-siapa mas Tommy Soeharto (Hutomo Mandala Putra). Hanya sekedar sahabat yang baik. Saling menghargai dan menghormati. Menurut saya Tommy Soeharto memiliki kemampuan yang baik. Setidaknya itu dapat saya rekam dalam perbincangan saya dengan beliau selama hampir tiga jam disuatu tempat. Beliau punya visi kebangsaan, nasionalis, kritis, cerdas, teliti dan yang pasti punya sense of politic yang mumpuni.

Saya juga tidak dalam posisi ingin memanfaatkan Tommy Soeharto, karena saya merasa diri saya juga memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat membangun diri dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada.

Jika kemudian saya mendirikan Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) dan mengusung Tommy Soeharto Capres 2019, bukan juga karena ingin meraih jabatan jika Tommy Soeharto dipilih dan diridhoi Allah memimpin Republik ini. Saya dengan teman2 Partai Parsindo dan simpatisan ingin memiliki pemimpin yang lebih baik untuk membawa bangsa ini lebih adil, makmur dan sejahtera lagi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai warga negara semua orang memiliki hak berserikat dan berkumpul. Memiliki hak demokrasi untuk DIPILIH dan MEMILIH kecuali mereka yang hak politiknya telah dicabut, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangen, Dll. Tommy Soeharto juga memiliki hak demokrasi untuk DIPILIH dan MEMILIH karena hak
Politiknya tidak pernah dicabut oleh Pengadilan.

Karena itu, bagi rakyat yang merindukan kepemimpinan seperti Presiden kedua RI, HM. Soeharto (Enak Jamanku Toh) yang kemudian tergabung di Partai Parsindo menggunakan HAK PILIH untuk MEMILIH Tommy Soeharto Capres 2019. Kami rakyat yang punya kesadaran untuk bangkit secara mandiri dan swadaya mendukung Tommy Soeharto Capres 2019 untuk Indonesia yang lebih baik.

Apakah Tommy Soeharto pindah ke Partai Parsindo, tidak. Beliau masih kader Partai Golkar. Tetapi jika ada yang mengaku-ngaku bahwa Tommy Soeharto membuat Partai Baru sempalan Golkar, menurut saya itu suatu hal yang mustahil dan tidak betul.

Tommy Soeharto akan tetap di Partai Golkar dan tidak akan pernah keluar dari partai yang didirikan orang tuanya. Tommy Soeharto tetap memiliki kewajiban membesarkan Partai Golkar. Keluarganya pun Titiek Soeharto juga masih di Golkar.

Jika ada orang yang menyebut bahwa beliau ikut mendirikan Partai Baru, saya pastikan itu bohong. Karena seorang pengurus, apalagi pembina di Partai Golkar, jika membuat Partai Baru harus mengundurkan diri terlebih dulu. Apakah Tommy Soeharto pernah mengundurkan diri dari Golkar, kan tidak. Tetapi jika ada yang mengklaim2 itu sah saja, namun tidak memiliki substansi hukum. Asumsi saya kemudian diperkuat oleh orang dekat Tommy Soeharto seperti Capture yang disampaikan melalui medsos.

Tulisan ini saya buat karena banyak yang bertanya dan agar tidak jadi fitnah yang dapat merugikan Tommy Soeharto. Sahabat yang baik turut menjaga sahabatnya dari keburukan.(Sumber Facebook)

DPW LSM LIRA JABAR:PILKADA 2017 RENTAN MONEY POLITIK

         Foto:Ibrahim Kadir Tuasamu,SH,MM
Dewan Penasehat DPW LSM LIRA JABAR

            
Bandung-Dewan pimpinan wilayah (DPW) lembaga swadaya masyarakat   lumbung Informasi rakyat (LSM LIRA) akan mengawasi Jalannya pemilihan kepala daerah ( Pilkada) di Jawa Barat dimaksud LSM LIRA melakukan  pengawalan ketat diberbagai daerah disebabkan diduga rawan  konflik antar kubu pendukung bersifat isu sara. LSM LIRA JABAR mengawal  pelaksanaan pilkada 2017 serentak di Jawa Barat dapat berjalan dengan kondusif ."Ujar dewan Penasehat Lira Jabar Ibrahim Kadir Tuasamu,SH,MM.

"Dibagian Bersamaan, DPW LSM LIRA  Jawa  Barat yang dikomandoi oleh H.Supiyardi Menilai,  Kerjasama  dengan pihak KPU,Bawaslu dan Intansi terkait agar dapat melaksanakan pilkada dengan Jujur, adil,Transparan terlebih pihaknya dalam waktu dekat agendakan Konsolidasi bersama pengurus disemua daerah untuk dapat langsung bersinergi kepada KPU selaku penyelanggara pemilu dan pihak-pihak yang berwenang agar praktek money politik tidak rentan dalam pilkada diwilayah Kabupaten Bekasi,Kota Cimahi,dan Kota Tasikmalaya  rencana kami akan merapatkan  barisan untuk mengawal pilkada serentak 2017 ini.

"Jadi,  para pengurus segera turun langsung ke masing- masing daerah sebab  pelaksanaan pilkada serentak harus berjalan dengan lancar,maka pihaknya bersama pengurus  mensosialisaikan berkenaan  pilkada damai stop money politik bersama tokoh agama,tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan harus melakukan control sosial secara aktif agar praktek money politik dapat dicegah."Ujarnya.

"Dewan Penasehat,Ibrahim Kadir Tuasamu, DPW LIRA JABAR beserta jajaran pengurus daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Barat harus berperan aktif dalam mensosialisasikan program pilkada damai yang dilakukan secara serentak di Indonesia khususnya Jawa Barat.

Lebih Jauh Gubernur Lira Jabar ,H.Supiyardi S,Pdi,MSi juga menghimbau, untuk Bupati,Walikota LSM LIRA JABAR  beserta jajaran pengurus dan  anggota untuk ikut mensukseskan pilkada .selaku gubernur Jabar Supiyardi sedang fokus dalam mengawal jalannya pilkada yang bersih dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab."tuturnya.

"Jadi, keberadaan organisasi membantu  pemerintah dalam memberikan edukasi pemilih yang cerdas kepada masyarakat pada umumnya.Supiyardi menambahkan, kinerja yang  dilakukan oleh struktur organisasi sudah berjalan maksimal sebab pengurus maupun anggota   secara bersama sama membangun keberssamaan dalam keberagaman dengan kekompakan kita dapat membantu jalannya pilkada  yang kondusif tanpa ekses."Tegasnya.

"(Red)

DPP LSM LIRA PEDULI BENCANA BANJIR GARUT JAWA BARAT

DPP LSM LIRA PEDULI BENCANA BANJIR GARUT JAWA BARAT

PRESIDEN LIRA,JUSUF RIJAL,DUTA LIRA.JANE SHALIMAR,SEKJEN LIRA,AHMAD HADARIY

           

   PENGURUS DPP LSM LIRA BERSAMA ROMBONNGAN PEDULI BANJIR GARUT

                             FOTO BERSAMA PENGURUS DAN ANGGOTA LSM LIRA 

                             DPP LSM LIRA PEDULI BAJIR GARUT JAWA BARAT

  KOMPAK   PENGURUS DPP  LIRA PEDULI BENCANA   BANJIR

  PRESIDEN LIRA,JUSUF RIZAL DIDAMPINGI JAJARAN PENGURUS SEDANG MENGAMATI BANGUNAN RUSAK AKIBAT BENCANA BANJIR DIWILAYAH GARUT

 KOMPAK  PENGURUS PARSINDO JAWA BARAT,VIRLLY,JAJANG SOPANDI BERSAMA ,JANE SHALIMAR (ARTIS)

PRESIDEN LIRA ,JUSUF RIJAL MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PARA KORBAN BENCANA BANJIR GARUT JAWA BARAT

DPP LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) terus bergerak dan kian solid. Kompak, Presiden lira Jusuf Rijal, Sekab, Arfan, Wasekab Hj. Tuti dan Humas, Jane Shalimar. (Foto Sekjen Lira Hadariy)